Surat Untuk Pemerintah Kabupaten Subang: “Kami Mohon Perbaiki Jalan Kami”
Sudah sekitar 5 bulan lebih sejak saya mempublikasikan tulisan Desaku Sayang Jalannya Malang, namun ternyata itu hanya tulisan belaka karena sampai saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Kecewa, sedih, sekaligus marah selalu muncul tiap kali melintasi jalan ini. Pernah mendengar ada rencana untuk memperbaiki jalan ini, tapi seperti kebiasan buruk pemerintah itu hanyalah sekedar janji tanpa realita.
Mungkin ada yang berpendapat pendidikan itu yang paling utama, tapi kami berpendapat lain karena menurut kami jalan itu yang paling utama. Karena dengan jalan yang baik kehidupan mungkin bisa jadi lebih baik, ongkos angkutan bisa menjadi lebih murah, akses pendidikan jadi lebih mudah. Kami tentu tidak akan berkata macam-macam jika lubang di jalan tidak sampai 15 cm dalamnya, tapi ini sudah terlalu parah karena hal ini berlangsung antara 7 – 10km antara kampung saya kp.krajan – pabuaran belum lagi antara kp.krajan – purwadadi walaupun tidak separah jalan pabuaran.
Belakangan ini saya merasakan dampak langsung dari buruknya jalan ini yaitu pihak tiki tidak mau mengantarkan barang yang saya pesan dengan alasan akses jalan yang buruk, entah karena mereka tidak profesional atau apa tapi ini salah satu akibat dari buruknya jalan. Baru-baru ini memang ada perbaikan jalan, tapi sayangnya hanya 100 meter itu pun sepertinya pihak pemborong hanya memilih jalan yang bagus untuk mengurangi cost karena untuk jalan yang parah cost yang dikeluarkan akan menjadi semakin mahal.
Untuk Bapak Eep Hidayat yang terhormat, kami mohon bapak segera memperbaiki jalan kami, karena ini kehidupan kami. Apa kami harus memberi bapak julukan “Eep hotmik” seperti Bapak Dadang bupati karawang yang diberi julukan “Dadang hotmik” karena hampir setiap jalan di karawang itu di hotmik?
Ini bukanlah kritik atau pencemaran nama baik, ini hanyalah permohonan kami
atas nama masyarakat pabuaran – purwadadi
*mohon maaf jika nanti blog ini tidak bisa diakses sampai awal bulan, dikarenakan persediaan bandwith semakin menipis
Incoming search terms for the article:
- pemkab subang
- surat permohonan perbaikan jalan
- contoh surat permohonan perbaikan jalan
- surat permohonan untuk perbaikan jalan
- contoh surat perbaikan jalan
Berlangganan melalui email
*cek email anda lalu klik link konfirmasi
Author : Gugun
29 Comments
Skip to Comment Form ↓semoga suratnya segera disikapi pemerintah setempat…
amin
@Bangauputih, amin
Wah bagus ni suratnya Kang..
Semoga pejabat Kota Subang membaca surat ini..
Eh Kang, klo Purwadadi beda ya sama Purwodadi..
@Nutaryuk, kalau purwodadi itu di jawa tengah karena ini di daerah sunda jadi gak pake o jadi pake a
semoga bapak itu tergugah hatinya untuk memperbaiki jalanan yang rusak itu, tidak cuma janji manis
kumaha ieu' teh pemkab Subang?
@Teteh, haduh teu terang atuh, sudah nyerah saya mah
ssemoga di dengar harapannya kang
saya juga berharap semoga jalan kabupaten Karo Sumatera Utara juga mendengarkan keluh kesah saya seperti yang dialami mas gugun…
jalan bolong².. mending kalau lobang dalamnya cuma 1-2 cm,, lah ini mpe 10 cm dan diameternya juga besar
@tomi, nampaknya semua daerah di indonesia memiliki masalah yang sama
semoga jalannya lekas diperbaiki mas.. mgkn bisa melalui kontak surat di kantor kabupatennya langsung mas..
@kampus blog, beritanya sih sudah nyampe dari dulu, cuma belum ada tindakan
semoga pemerintah mendengar harapannya ya gun..
Belum diperbaikikah jalannya?
Waktu saya ke Bandung dari Surabaya via pantura, saya lewat Subang. Jalan utama pantura masih diperbaiki. Apa Waktu itu saya lewat Pabuaran ya… lupa… 
@asop, kalau pantura itu sebelah utara daerah saya, lagian ini jalan kecil gak bisa pake bus
mang manehanan teu apal web. jadi alungkeun weh tulisanan kan pendopo…
@jejak annas, hahaha
Kayaknya, yang namanya PEMDA dimana-mana diwilyah RI ini hampir sama, permintaan pembuatan jalan untuk masyarakat seringkali lama jika tidak mau disebut sulit untuk realisasikan.
Kasus ini sama dengan ditempat saya mas.
semoga aspirasinya kali ini didengar sob
Selain dipublikasikan disini, coba tuliskan juga di notes facebook, gun. supaya publikasinya lebih meluas. nanti saya bantu ngshare nya.
sebenernya jalan ke kampung saya juga ancur-ancuran. jadi mari kita perjuangkan, sobat!
@Deden Hf, wis jangan salah kang udah ada grupnya juga
Sugan tulisan ieu didangu ku beliau…..
bener ceuk si deden di notes FB..terus ditandai pak bupatina….
sampai sekarang belum ditanggapi … ?
ooo, sudah ditanggapi tapi belum di realisasi,, ..?
ya seperti itulah sobat.
Sing sabar ya my rival… Mugi2 bapaknya baca suratnya
Semoga pemerintah segera tanggap, ya!
amiin
memang mas,, jalan rusak itu sangat mengesalkan
@info solo, bukan mengesalkan lagi mas tapi sudah ke merugikan
KORUPSI, KEHENDAK RAKYAT ATAU DESAIN ELIT POLITIK
- Menggagas Rekonstruksi Subang –
Merdeka !!!
Kemarin Bupati Subang Drs. H. Eep Hidayat, M.Si, akan menjalani sidang perdana atas dugaan korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Subang. Kasus yang telah menyeret mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Agus Muharam ini memang tengah hangat dijadikan teman sarapan dan makan malam oleh sebagian banyak rakyat Subang. Mengapa ?, mengingat kasus tersebut menjadi sangat fenomenal karena untuk menentang ditetapkannya dirinya sebagai tersangka oleh kejaksaan, Eep Hidayat kerap memimpin demontrasi dengan melibatkan aparatur pemerintahan se kabupaten Subang maupun minoritas rakyat Subang baik di depan kantor kejaksaan negeri Subang maupun di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.
Tak hanya itu, aksi-aksi solidaritas tinggi pun diberikan kepada sang Bupati. Salah satunya datang dari para kepala SKPD se Kabupaten Subang. Surat pernyataan sikap yang diantaranya berisi desakan kepada presiden Republik Indonesia untuk mencabut surat izin pemeriksaan terhadap Eep Hidayat yang disertai ancaman yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa mereka akan mengundurkan diri dari jabatan jika surat izin pemeriksaan dari presiden tidak segera dicabut dan Eep Hidayat tetap diperiksa bahkan ditahan. Sungguh disayangkan mengingat aksi solidaritas yang agak berbau provokasi ini ternyata dimotori oleh wakil bupati Subang Ojang Sohandi. Kasihan rakyat Subang, lagi-lagi menjadi korban dengan sempat terhentinya pelayanan dari pemerintah karena mogok kerja serta upaya pengembalian kendaraan dinas yang biasa digunakan sebagai fasilitas dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Siapa yang paling bertanggungjawab akan ini?!. Padahal dengan banyaknya rotasi, mutasi dan promosi jabatan esselon II, III, dan IV yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini diharap akan memberikan kualitas pejabat pemerintah yang fresh dan prima dalam memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Subang. Ya, implementasinya masih jauh panggang dari arang.
Baiknya Menteri Dalam Negeri segera bersikap tegas dalam menjawab surat pernyataan dari para kepala SKPD itu karena jangan sampai rakyat lagi yang menjadi korban akibat pola kerja yang setengah hati jika memang YA surat pernyataan itu dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, tanpa karena tuturut munding, dan tanpa ada unsur ingin menyelamatkan kursi yang sedang didudukinya. Sesungguhnya apa yang terjadi di Subang sangatlah banyak hal yang merugikan rakyat Subang baik secara langsung maupun tidak langsung, namun tidak mengemuka. Seperti gunung es dipermukaan laut, hanya puncaknya saja yang kentara. Menyikapi kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri jika di Subang menjadi lahan hijau untuk tumbuh kembangnya praktek markus yang selalu berusaha untuk mengintervensi terhadap penegakan supremasi hukum yang berdampak pada ketidakadilan bagi rakyat yang selalu jadi obyek dirugikan. Lihat saja Ciawitali gate dan sapi gate yang sudah lewat hitungan tahun tidak juga tuntas. Tak hanya itu, Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu pun terkesan dilupakan. Padahal ditengarai akibat kesimpangsiuran pemahaman terhadap undang-undang yang semakin berlarut, memasuki tahun keempat Tangkuban Perahu tidak memberikan kontribusi kepada kas daerah Subang. Dikhawatirkan dalam tidurnya Tangkuban Perahu ini dijadikan lahan bisnis bagi mafia pajak ala Gayus Tambunan.
Tak hanya itu, karena ternyata konstrusi yang nyeleneh dalam pembangunan kabupaten Subang kerap dikaitkan dengan perselingkuhan. Bayangkan saja, jika dinding integritas antara legislatif dengan eksekutif terlihat begitu tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi perselingkuhan wewenang. Tak heran jika saat ini legislatif pun rajin minta proyek. Sehingga sulit bagi legislatif untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah karena bukan hal yang terhormat jika wasit ikut nimbrung menjadi pemain juga. Belum lagi mafia aspirasi yang tumbuh subur di Subang. Maka tak aneh jika Subang semakin berantakan. Tak cukup sampai disana, Dana Alokasi Khusus pendidikan yang digelontorkan Pusat bagi Subang sebesar Rp. 28.750.900.000 pun tak luput dari perhatian legislatif terutama yang ikut bermain dalam proyek-proyeknya. Hal tersebut tentu saja membuat gerah eksekutif yang bingung mencari cara menyembunyikan angka anggaran demi mengamankan partner selingkuhnya dalam mengutak atik wewenang. Berbagai temuan yang berbau negatif dalam peningkatan mutu pendidikan di kabupeten Subang pun tak sulit didapati.
Alhasil, banyak temuan BPK RI atas dugaan penyimpangan keuangan negara yang memang belum ditindaklajuti. Ayo kita dukung penegak hukum untuk mengurai benang kusut yang telah menjerat rakyat Subang pada situasi kurang nyaman. Ayo ungkap tabir ini mengingat masih lusinan pejabat Subang yang harus mempersiapkan diri mengikuti audisi Who Is The Next Kebon Waru Idol? Yang sedianya akan diadakan oleh Kejaksaan. Selalu ada saja alasan untuk korupsi !, demikian tampaknya yang terjadi di Subang. tak aneh jika ada ungkapan kritis yang belakangan ini sempat populer Bahaya Laten Itu Bukan Komunis, Tetapi Korupsi !.
Menyikapi ungkapan ngalor ngidul diatas kiranya sepaham dengan jutaan rakyat Subang yang tetap bertahan hidup di tanah yang kaya ini dengan kurah koreh cok. Selanjutnya mendesak pemerintah untuk melakukan rekonstruksi total pada lingkup sektoral pemerintah kabupaten Subang dan mengembalikan fungsi pemerintahan yang berdaulat nyata untuk rakyat. Sehingga akan timbul rasa kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Maka dinilai kurang tepat dan terlalu naif untuk menggagas terbentuknya New Subang, Subang Utara, Subang Barat, Subang Selatan, Subang Timur ataupun Subang Tengah-tengah disaat kabupaten Subang dihadapkan dengan kepelikan dalam mensejahterakan rakyatnya.
Rapatkan barisan dan singsingkan lengan baju untuk membangun Subang yang hampir maju. Sudah saatnya rakyat Subang menjadi obyek pembangunan dan obyek bagi program pemerintah yang bertekad untuk mensejahterakan rakyatnya. Sudah saatnya pula Subang cerdas dalam bersikap dan bertingkahlaku dengan tidak mengintervensi upaya-upaya penegakan hukum dengan aksi-aksi yang kurang cerdas, kurang beretika dan kurang berkualitas. Seperti aksi penodaan terhadap garuda yang tidak dibarengi oleh sikap ksatria dan konsekwen dari pemilik tandatangan dan stample yang pernah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Andai kita semua tidak hanya punya kemaluan tetapi juga harus punya malu.
Rakyat Subang yang cerdas adalah rakyat Subang yang mau memaknai hukum sebagai sebuah aturan yang beretika dan tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah yang menjamin tidak akan memenjarakan yang memang tidak bersalah. Didunia, palu hakimlah yang menjadi penentu adil tidaknya. Berdoa semoga ketukan palu hakim kelak akan disertai ungkapan “maka bersama putusan ini pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan bupati Subang Drs. H. Eep HIdayat, M.Si tidak bersalah dan membebaskan yang bersangkutan atas segala dugaan yang pernah didakwakan kepadanya dan merehabilitasi namanya atas nama hukum !” kurang lebih seperti itu impian dan doa penulis. Amiin ya Robb. Baiklah sambil menunggu disejahterakan oleh pemerintahan baru yang telah direkonstruksi oleh pemerintah, baiknya kita duduk manis untuk menyaksikan acara Who Is The Next Kebon Waru Idol ?.*** Dede Mulyana Hamim